Good governance digital merupakan pendekatan strategis dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dipahami sebagai perubahan struktural dan kultural yang mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan konsep ini berperan dalam memperkuat kualitas pengambilan keputusan serta meningkatkan aksesibilitas layanan publik secara lebih luas.

Kajian konseptual mencakup evolusi good governance, pendekatan New Public Management, serta model tata kelola digital dalam perspektif global. Integrasi kebijakan publik, kelembagaan, dan manajemen sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi governance berbasis digital. Praktik dari berbagai negara menunjukkan bahwa kesiapan institusi, kapasitas aparatur, serta dukungan regulasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan transformasi digital sektor publik.

Pemanfaatan teknologi seperti e-government, big data, dan kecerdasan buatan berfungsi sebagai enabler dalam meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta partisipasi masyarakat. Di sisi lain, isu keamanan informasi, perlindungan data, kesenjangan digital, serta resistensi organisasi menjadi tantangan utama yang memerlukan strategi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Implementasi good governance digital berimplikasi pada peningkatan kinerja organisasi publik, efektivitas pelayanan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan tuntutan global.